Sejumlah Kalangan Mendesak Aparat Penegak Hukum Bongkar Dugaan Setoran Fee Proyek Revitalisasi Sekolah SDN-SMP Negeri 2026 di Aceh Tenggara

REDAKSI MEDIA

- Redaksi

Kamis, 24 September 2026 - 12:26 WIB

5034 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kutacane| Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian wilayah Aceh Tenggara Provinsi Aceh, saat ini tengah didesak oleh berbagai elemen masyarakat untuk membongkar secara tuntas praktik setoran fee proyek revitalisasi sekolah tingkat SD dan SMP Negeri tahun anggaran dana 2026. Isu pemotongan anggaran pendidikan ini mencuat menyusul adanya laporan keluhan dari pihak sekolah yang tidak mau disebutkan namanya, merasa merasa ditekan oleh oknum pejabat dinas terkait harus memberikan setoran tunai atau komitmen fee setelah uang tersebut masuk ke rekening sekolah. Padahal pengerjaan proyek revitalisasi sekolah tersebut dikerjakan lewat panitia pelaksana swakelola. Namun sayanya mereka tetap harus memberikan setoran tunai hingga mencapai puluhan juta rupiah per sekolah dan tergantung besaran anggaran dana proyek tersebut.

“Ini adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum atau gratifikasi karena setoran gelap. Praktik culas terkait Dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 dan kita berharap kepada pihak penegak hukum Kepolisian maupun Kejaksaan Kutacane untuk secepatnya bisa turun ke seluruh sekolah yang mendapat proyek revitalisasi. Kemudian memanggil seluruh oknum kepsek SD Negeri dan SMP Negeri guna untuk memberikan keterangan. Jika hal ini memang betul-betul terjadi. Maka pihak penegak hukum harus memberikan hukum yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya dan juga menyeret seluruh oknum pejabat yang terlibat yang menerima uang fee proyek tersebut. Ungkap salah seorang warga Aceh Tenggara kepada awak media Kamis (24/9/26)

Sedangkan modus operandi dan besaran persentase fee proyek revitalisasi tersebut bervariasi. Dengan menggunakan sistem orang kepercayaan oknum Kadis uang diberikan secara tunai

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya Muncul desakan kuat dari masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk mengusut rumor kewajiban setoran dana proyek pasca-pencairan tahap pertama dan tahap kedua. Dugaan Fee: Oknum Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri maupun swasta dikabarkan diminta menyetor fee berkisar 10 persen hingga 15 persen dari nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk jatah oknum pimpinan dinas pendidikan setempat. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dilaporkan sempat membantah tudingan ini.

Dugaan Fee: Para kepala sekolah dipaksa menyetorkan fee sebesar 15 persen. Di wilayah ini, masyarakat juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan karena uang yang diduga mengalir ke oknum pejabat dinas pendidikan setempat dan oknum penguasa daerah.

Padahal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta tokoh politik nasional menegaskan bahwa anggaran revitalisasi sekolah nasional yang bernilai triliunan rupiah ini harus bebas dari intervensi, potongan dana, maupun pungutan liar dalam bentuk apa pun.Tindakan meminta atau memotong dana proyek sekolah tersebut.

Jika hal ini terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi (pemerasan dalam jabatan atau gratifikasi) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat ancaman hukuman penjara serius bagi oknum pejabat yang terlibat.

Hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi, media ini tetap menunggu untuk menerima klarifikasi dari pihak dinas Pendidikan kabupaten Aceh Tenggara. Dan kita tetap menggunakan azas praduga tak bersalah dalam mengedepankan pemberitaan.(Tim)

Berita Terkait

BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan
Warga Minta Inspektorat Audit Dana Desa Rikit Bambel, Rp20 Juta Dana Darurat Bencana Dipertanyakan
Land Cruiser 3.346 CC untuk Bupati dan Vellfire 2.487 CC untuk Wakil Bupati, Pengadaan Kendaraan Dinas Aceh Tenggara Diduga Abaikan Permendagri 7 Tahun 2006
Kerasnya Protes Warga Desa Kuning I, Jangan Jual Penderitaan Kami, Hentikan Penjualan Material Banjir Tanpa Izin dan Kembalikan Hak Pemilik Tanah
Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Amankan Dua Pria di Ketambe, 10 Paket Sabu Disita
Diduga Kurang Pengawasan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Muara Setulen – Gelombang Asal Jadi
Sebanyak 116 Kute Gelar Pilkades, Dugaan Pungutan Puluhan Juta Rupiah Picu Keresahan
Kayu Bekas Gedung SDN 1 Biak Muli Diduga Dijual kepada Warga, Mekanisme Penghapusan dan Lelang Aset Dipertanyakan

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 14:22 WIB

BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Minggu, 1 November 2026 - 07:59 WIB

Land Cruiser 3.346 CC untuk Bupati dan Vellfire 2.487 CC untuk Wakil Bupati, Pengadaan Kendaraan Dinas Aceh Tenggara Diduga Abaikan Permendagri 7 Tahun 2006

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:47 WIB

Kerasnya Protes Warga Desa Kuning I, Jangan Jual Penderitaan Kami, Hentikan Penjualan Material Banjir Tanpa Izin dan Kembalikan Hak Pemilik Tanah

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:45 WIB

Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Amankan Dua Pria di Ketambe, 10 Paket Sabu Disita

Minggu, 11 Oktober 2026 - 02:56 WIB

Diduga Kurang Pengawasan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Muara Setulen – Gelombang Asal Jadi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 17:09 WIB

Sebanyak 116 Kute Gelar Pilkades, Dugaan Pungutan Puluhan Juta Rupiah Picu Keresahan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 03:51 WIB

Kayu Bekas Gedung SDN 1 Biak Muli Diduga Dijual kepada Warga, Mekanisme Penghapusan dan Lelang Aset Dipertanyakan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 03:28 WIB

Langgar Permendikbud 75/2016 dan Permendikbud 44/2012, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terancam Dicopot Jabatannya

Berita Terbaru

GAYO LUES

Rehab MCK Rampung 100 Persen

Selasa, 10 Nov 2026 - 13:30 WIB

GAYO LUES

Sanitasi, Rehab MCK TMMD ke-130 Hampir Rampung

Jumat, 6 Nov 2026 - 11:58 WIB